KEPULAUAN SERIBU – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Kepulauan Seribu dengan merencanakan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) apung. Langkah ini diambil sebagai respons atas kesulitan akses nelayan setempat terhadap BBM bersubsidi, yang merupakan kebutuhan dasar untuk kegiatan melaut sehari-hari.
Dalam pertemuan yang diadakan pada Selasa, 7 Januari 2025, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Kepulauan Seribu, Endro Mukti Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Koperasi Mina Perdana Samudra. "Kami tadi menggelar rapat bersama Pertamina Patra Niaga dan Koperasi Mina Perdana Samudra yang akan mengajukan izin pendirian SPBU apung di Kepulauan Seribu," ungkap Endro.
Rencana Pembangunan SPBU Apung
Pembangunan SPBU apung ini dicanangkan setelah melihat kebutuhan mendesak nelayan yang harus menempuh perjalanan jauh ke daratan, tepatnya menuju daerah Rawa Saba atau Kronjo di Kabupaten Tangerang, Banten, hanya untuk mendapatkan BBM. Hal ini jelas menjadi tantangan besar bagi para nelayan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya.
Koperasi Mina Perdana Samudra kini sedang berupaya untuk menyelesaikan perizinan yang dibutuhkan, termasuk izin penggunaan ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta izin dari Kementerian Perhubungan yang memastikan pembangunan ini tidak mengganggu jalur penyeberangan laut. "Mereka, infonya mengajukan empat koordinat untuk perizinan SPBU mereka dan kami tentu mendukung mereka memenuhi kelengkapan perizinan tersebut," tambah Endro.
Sejarah dan Tantangan
Sebelumnya, Kepulauan Seribu telah memiliki SPBU apung dalam bentuk kapal yang beroperasi pada tahun 2001 hingga 2022, namun sayangnya hanya bertahan selama sekitar tiga bulan. Penyebab utama ketidakberlanjutannya adalah masalah operasional dan perizinan yang tidak terpenuhi secara komprehensif kala itu. Endro menegaskan pentingnya pembelajaran dari pengalaman sebelumnya untuk memastikan keberlangsungan operasional SPBU apung ini.
"Kini ada operator yang mengajukan diri dan kami melakukan pembahasan tahapan, sehingga bisa terwujud penyedia penyaluran BBM bagi masyarakat," lanjutnya.
Strategi dan Kerjasama Pemerintah
Pemerintah daerah bersama dengan Pertamina dan koperasi lokal berupaya keras memastikan kelancaran rencana ini dengan memperkuat aspek perizinan secara legal dan operasional. Endro menyoroti bahwa dukungan dari semua pihak termasuk kementerian terkait sangat penting agar pengoperasian SPBU apung dapat berlangsung tanpa kendala, serta dapat menjadi solusi jangka panjang bagi nelayan Kepulauan Seribu.
Dengan adanya SPBU apung ini, diharapkan masalah akses BBM nelayan dapat terpecahkan, sehingga mereka dapat melaut dengan lebih efisien tanpa takut kekurangan bahan bakar. Ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nelayan dan menggerakkan perekonomian lokal dengan lebih baik.
Pentingnya SPBU Apung bagi Nelayan
Penyediaan BBM yang mudah diakses sangat vital bagi nelayan yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal di Kepulauan Seribu. Dengan adanya SPBU apung, nelayan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke daratan, yang berarti waktu melaut menjadi lebih efisien dan hasil tangkapan bisa lebih maksimal.
Selain itu, SPBU apung diharapkan dapat berfungsi sebagai buffer stok selama musim-musim tertentu ketika cuaca buruk menghambat akses ke daratan. Ini bukan hanya langkah penghematan, tetapi juga mendukung ketahanan dan keberlanjutan profesi nelayan yang bergantung pada ketersediaan BBM.
Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, pendirian SPBU apung di Kepulauan Seribu adalah langkah strategis yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Penyediaan BBM yang mencukupi diharapkan bisa memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi nelayan maupun perekonomian lokal secara keseluruhan. Pemerintah bertekad untuk merealisasikan proyek ini dengan lebih baik, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya agar bisa memberikan manfaat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.