Jakarta - Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen untuk merealisasikan program pembangunan tiga juta rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menekankan bahwa program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu prioritas utama untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak, Jumat, 17 Januari 2025.
Melansir data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga 5 Januari 2025, program ini telah berhasil membangun sekitar 65 ribu unit rumah. Ini merupakan pencapaian signifikan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo baru dimulai pada akhir Oktober 2024.
"Sejak November, jumlah tersebut terdiri dari unit-unit yang sudah akad maupun yang 'ready stock'," ungkap Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam memenuhi target ambisius tersebut.
Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, Kementerian PKP saat ini sedang menyusun peta jalan (road map) yang akan menjadi panduan kerja selama lima tahun ke depan dalam Kabinet Merah Putih. Ara menjelaskan bahwa dokumen ini akan memuat langkah-langkah strategis dalam mencapai target tiga juta rumah per tahun, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya terkait pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan sarana transportasi umum. "Ini adalah visi kami untuk memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya dapat diakses, tetapi juga menunjang kemudahan mobilitas masyarakat," ujar Ara.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP telah diarahkan untuk berfokus menarik investasi asing dalam pembangunan perumahan di Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk memastikan sumber pembiayaan yang berkesinambungan dalam pembangunan rumah rakyat.
"Sedangkan untuk Pak Wamen, saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," tambah Ara, menekankan pentingnya peran investasi asing dalam mencapai target ambisius tersebut.
Selain itu, Kementerian PKP juga dalam tahap akhir penyelesaian penunjukan pejabat eselon I yang diharapkan dapat mendukung operasional dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan seiring implementasi Struktur Organisasi dan Tata Laksana yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.
Pengangkatan pejabat eselon I ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja dalam Kementerian PKP memiliki kepemimpinan yang efektif dan mampu menghadapi tantangan dalam industri perumahan yang dinamis. Dalam hal ini, Ara menegaskan pentingnya kepemimpinan yang tangguh dan berintegritas di setiap level pemerintahan untuk mendukung realisasi program pembangunan rumah.
Melalui kombinasi strategi nasional dan fokus pada integrasi dengan infrastruktur transportasi, pemerintah optimis bahwa visi penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terwujud. Program pembangunan tiga juta rumah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan hunian di tengah pertumbuhan populasi yang pesat serta urbanisasi yang kian meningkat, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.
Dengan ini, Indonesia berada di jalur yang tepat dalam menciptakan lingkungan perumahan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pemerintah berharap komitmen ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.