BONDOWOSO - Gas LPG 3 kilogram, atau yang dikenal sebagai gas melon, mengalami kenaikan harga eceran tertinggi (HET) yang telah diumumkan secara resmi di Jawa Timur sejak 15 Januari. Langkah ini diambil berdasarkan surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur yang dikeluarkan pada akhir Desember tahun lalu. Kenaikan HET ini memicu kekhawatiran akan dampaknya pada harga barang lain, terutama di sektor kuliner.
Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Totok Hariyanto, menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh hingga ke tingkat pengecer dan agen. Pengawasan ini bertujuan mengantisipasi penyalahgunaan dan permainan harga di pasar. "Semua penjual gas melon dilarang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka sudah tidak diperbolehkan menjual gas elpiji di atas HET," tegas Totok Hariyanto.
Totok menjelaskan bahwa pengecer dan agen resmi memperoleh margin harga sekitar Rp 1.200 dari pemerintah, sehingga mereka harus menjual gas melonjong di bawah Rp 18 ribu, sesuai dengan HET yang ditetapkan. Namun, pengawasan terhadap penjual tidak resmi menjadi tantangan tersendiri. "Jika pengecer atau agen resmi yang menjual di atas HET, maka pemerintah bisa menindak. Misal dengan cara mencabut izin resminya,” jelasnya.
Kekhawatiran meningkat jelang bulan Ramadan, di mana biasanya terjadi lonjakan permintaan dan sering kali disertai kenaikan harga di tingkat pengecer. "Apalagi HET-nya Rp 18 ribu, kemungkinan bisa lebih tinggi lagi. Tapi, memang nanti akan tetap dilakukan pengawasan oleh pemda," lanjut Totok. Sebelumnya, saat HET masih Rp 16 ribu, sudah ditemukan oknum pengecer yang menjual dengan harga Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu.
Saat ini, salah satu modus yang digunakan oleh pengecer tidak resmi adalah menyembunyikan gas melon untuk menciptakan kesan kelangkaan. "Dikeluarkan satu-satu seolah-olah tersisa hanya satu. Ketika itu terjual, dikeluarkan lagi satu," ungkap Totok.
Totok berharap bahwa rencana pembelian gas melon yang harus menunjukkan KTP dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, meskipun ada potensi penyalahgunaan. "Salah satu yang jadi solusi juga nanti pemda bisa mengajukan penambahan kuota gas LPG ini," tambahnya.
Naira, seorang pedagang kaki lima di Alun-Alun Ki Bagus Asra, menyatakan bahwa dia masih bisa membeli gas melon dengan harga Rp 17 ribu hingga kemarin, 14 Januari 2025. Namun, ia mengaku akan mempertimbangkan untuk menaikkan harga dagangannya jika terjadi kenaikan harga gas dan sembako lainnya. "Kalau semua naik, ya, mau gak mau dagangan saya juga harus naik," ujar Naira. Kenaikan harga bahan pokok lainnya telah meningkatkan beban biaya bagi pedagang seperti Naira, terutama dengan meningkatnya biaya minyak, gula, telur, dan cabai.
Di sisi lain, Kabag Perekonomian Pemkab Bondowoso, Agung Nurhidayat, menilai bahwa stok gas melon di Bondowoso saat ini masih cukup aman. "Stok gas melon di Bondowoso pada 2024 kurang lebih 18.000 metrik ton (MT), sementara kebutuhan bulanan rata-rata 1.500 MT per bulan. Jadi antara kebutuhan dan stok masih aman," katanya menjelaskan. Di wilayah Bondowoso terdapat 10 agen resmi yang mendistribusikan gas elpiji ke masyarakat.
Meskipun demikian, pengawasan dan penegakan terhadap penjual ilegal membutuhkan perhatian lebih. Pemerintah Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat meningkatkan usaha untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga gas melon di pasaran. Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk melaporkan penjual yang menjual gas LPG di atas HET agar bisa ditindak lebih lanjut demi menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan pasokan di lapangan.
Untuk menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, pengecer resmi, dan masyarakat menjadi penting. Dengan pengawasan yang ketat, sosialisasi kebijakan harga, serta peningkatan kuota distribusi, diharapkan kenaikan harga yang mengancam masyarakat dapat diminimalkan, terutama menjelang bulan Ramadan yang akan datang.