Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa skema baru penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum akan diumumkan dalam waktu dekat. Menyusul keputusan ini, langkah utama yang diambil pemerintah adalah memperbaiki data calon penerima untuk memastikan ketepatan sasaran subsidi.
Data Calon Penerima yang Belum Final
Menteri Bahlil menyampaikan bahwa data calon penerima subsidi BBM masih mengalami tumpang tindih, sehingga perlu ditinjau kembali sebelum keputusan penyaluran subsidi dilakukan. "BPS [Badan Pusat Statistik] sudah memberikan ke saya, tapi sedang kami perbaiki lagi datanya," ujar Bahlil seusai acara pelantikan pejabat di Kementerian ESDM, Kamis, 16 Januari 2025.
Proses Perbaikan Data Berkelanjutan
Pentingnya akurasi data penerima subsidi ditekankan oleh Bahlil, mengingat subsidi hanya diperuntukkan bagi yang benar-benar berhak. "Jadi, ini yang kami hati-hati dengan datanya," lanjutnya. Sebelumnya, proses perbaikan data telah dilakukan hingga tiga kali dan diintegrasikan kembali oleh BPS. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). "Karena kita tidak ingin data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran," katanya seperti dilansir saat acara di BPH Migas pada 7 Januari 2025.
Skema Baru: Subsidi Barang dan Bantuan Langsung Tunai
Meskipun perbaikan data menjadi fokus utama saat ini, Bahlil menegaskan bahwa rancangan skema baru penyaluran subsidi tidak mengalami perubahan dari rencana awal. Pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan skema campuran atau blending antara subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai solusi untuk penyaluran subsidi yang lebih efektif.
Situasi Pasar Minyak Global dan Dampaknya
Di tengah upaya pemerintah menyempurnakan data penerima subsidi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini masih relatif stabil, meskipun dunia tengah dihadapkan dengan ketidakpastian pasar minyak akibat konflik di wilayah Timur Tengah. Dalam pandangan Airlangga, harga komoditas global cenderung terkendali jika dibandingkan dengan periode pandemi Covid-19, yang mempengaruhi stabilitas anggaran negara. "Harga [minyak mentah] Brent masih relatif aman, kemudian berbagai komoditas dibandingkan pada saat Covid-19 jauh di bawah," ungkap Airlangga.
Dampak Harga Stabil Terhadap APBN
Terkendalinya harga BBM dan komoditas lainnya memberikan dampak positif terhadap kesesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Faktor-faktor ini membuat asumsi-asumsi APBN kita within the reach. Sehingga tentu kita tidak seperti di beberapa tahun yang lalu di mana pelonjakan harga BBM memerlukan penyesuaian terhadap APBN, maupun terhadap price, terhadap subsidi, dan tentunya itu menaikkan inflasi," jelas Airlangga.
Langkah Ke Depan
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan perbaikan data penerima subsidi dan memperkenalkan skema penyaluran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan adanya integrasi data yang lebih baik dan sistem subsidi baru, diharapkan distribusi BBM bersubsidi akan lebih optimal dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat yang memang berhak menerima.
Keputusan untuk menunda pengumuman skema baru penyaluran BBM bersubsidi menandakan komitmen pemerintah dalam mengedepankan ketepatan sasaran. Perbaikan data penerima subsidi dan kendali harga BBM global menunjukkan cara pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal negara. Meskipun belum diumumkan secara resmi, rencana pemberlakuan skema campuran antara subsidi barang dan BLT diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk permasalahan penyaluran subsidi BBM di Indonesia.