Indonesia merupakan salah satu negara terkemuka dalam industri pertambangan nikel, dengan cadangan nikel yang mencapai 2,67 juta ton dan nilai produksi sebesar 800.000 ton. Angka ini menempatkan Indonesia di puncak daftar negara penghasil nikel, mengalahkan Filipina, Rusia, dan Kaledonia Baru. Nikel memiliki peran penting dalam berbagai industri, terutama dalam produksi stainless steel dan baterai kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah aktivitas pertambangan ini dapat menjamin keberlanjutan ekosistem lingkungan?
Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki lebih dari 100 titik cadangan nikel, tersebar dari Sumatra hingga Papua. Salah satu kawasan potensial adalah Maluku, yang pada tahun 2021 dan 2022 mencatat ekspor nikel sebanyak 1,81 juta ton dan 2,88 juta ton ke China, Taiwan, dan Korea Selatan. Di pulau Seram, Provinsi Maluku, tersebar beberapa titik industri pertambangan dengan izin kontrak yang sah, salah satunya adalah PT Manusela Prima Mining di Piru yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga tahun 2029.
"Industri pertambangan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi motor penggerak ekonomi, namun di sisi lain, dapat merusak lingkungan," ujar Dr. Rudi Santoso dari Institut Teknologi Bandung. Kehadirannya membuka peluang kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan perputaran uang yang lebih cepat, mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan layanan pendidikan. Namun, semua keuntungan ini akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan tindakan bertanggung jawab yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Dampak negatif dari pertambangan bukanlah isapan jempol belaka. Eksploitasi nikel dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, seperti deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air yang dapat merusak ekosistem laut dan darat. Pulau Seram, yang dikenal karena keanekaragaman hayatinya, berpotensi mengalami kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan implementasi teknologi yang lebih ramah lingkungan sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko.
"Dampak sosial ekonomi dari pertambangan ini sangat signifikan. Jika tidak diatur dengan baik, kita bisa kehilangan mata pencaharian tradisional seperti pertanian dan perikanan, yang telah menjadi tulang punggung masyarakat lokal selama bertahun-tahun," tambah Dr. Rudi.
PT Manusela Prima Mining, sebuah entitas yang hadir di tengah ketidakpastian ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat dianggap sebagai angin segar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyediakan lapangan kerja baru. Namun, pemerintah daerah wajib bertindak hati-hati dalam menyusun regulasi yang adil dan berkelanjutan, serta mengutamakan transparansi dalam pengambilan keputusan untuk memastikan segala kebijakan menguntungkan semua pihak.
"Keberhasilan pertambangan tidak hanya diukur dari peningkatan ekonomi semata, tapi juga dari bagaimana industri ini bisa berdampingan dengan kesejahteraan sosial dan lingkungan," tutur Dr. Maria Lestari, seorang ahli ekonomi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan pertambangan dituntut untuk meningkatkan kapasitas lokal melalui program pemberdayaan masyarakat dan memastikan bahwa manfaat ekonomis dari pertambangan juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.
Menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah harus lebih jeli dalam melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan, serta memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam memprioritaskan pengembangan sektor pertanian dan perikanan agar tetap stabil dan tidak tergerus oleh industri pertambangan. Karena, pada akhirnya, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Hal ini penting agar proses pembangunan tidak mengorbankan kekayaan alam dan budaya yang telah menopang kehidupan masyarakat setempat selama bertahun-tahun.
PT Manusela Prima Mining, dengan semua potensi dan kekurangannya, menciptakan perdebatan yang harus diperhatikan dengan serius. Semua pihak—pemerintah, perusahaan, dan masyarakat— memiliki tanggung jawab dan peran dalam menjaga kestabilan ekosistem dan mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jika semua pihak dapat bekerja sama dengan visi yang jelas terhadap keberlanjutan dan manfaat bersama, maka industri pertambangan bukan hanya sekadar solusi sementara, tetapi juga bisa menjadi pilar pembangunan yang berkelanjutan bagi Maluku dan Indonesia.