KUPANG - Ketergantungan yang berlebihan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan batubara menjadi ancaman serius bagi stabilitas kelistrikan di Flores. Seiring dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) Tahap II untuk Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok, muncul harapan baru akan adanya perubahan struktur energi di wilayah ini. Pengamat Tambang dan Energi, Ferdy Hasiman, menyatakan apresiasinya atas keputusan berani ini, meskipun mendapat penolakan dari sebagian elemen masyarakat.
"Dalam situasi seperti ini, langkah berani dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Jika Pemkab tidak mengambil kebijakan yang tepat, masa depan kelistrikan di Manggarai Raya dan daratan Flores bisa terancam karena terlalu bergantung pada BBM dan batubara dari luar Flores," tuturnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Ferdy, produksi minyak nasional hingga akhir 2024 turun menjadi 610.000 barel per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel per hari. Kondisi ini memaksa Indonesia mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan harian sebesar 50 persen. "Hampir 50 persen defisit APBN disebabkan oleh impor migas. Kita butuh terobosan berani untuk menyelamatkan APBN dan memastikan kemampuan membiayai pembangunan bangsa," ujarnya.
PLTP Poco Leok dianggap sebagai salah satu solusi potensial untuk mengurangi beban ketergantungan yang ada. "Pengembangan geothermal di Poco Leok merupakan bagian dari strategi untuk menyelamatkan APBN dan menjamin keberlanjutan energi nasional ke depan," tambah Ferdy.
Tantangan Geografis dan Kebutuhan Subsidi
Ferdy juga mencatat bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak memiliki lapangan minyak, membuat wilayah ini bergantung pada kilang-kilang yang berlokasi jauh seperti di Dumai, Minas, Duri, dan Cilacap. Jarak pengangkutan BBM yang jauh, terutama menuju pelabuhan Reok di Manggarai, mengakibatkan tingginya biaya distribusi dan harga listrik.
"Biaya angkutan laut yang tinggi menjadi beban besar bagi PLN, mengingat 80 persen listrik di Flores bersumber dari BBM. Pemerintah harus memberikan subsidi untuk menyeimbangkan harga listrik di Flores dengan Jawa," tuturnya. Ferdy mengapresiasi keputusan Pemkab Manggarai yang telah menerbitkan SK Penlok II untuk pengembangan PLTP 5 dan 6 di Pocoleok. Sebanyak 17 pemilik lahan telah menerima kompensasi senilai Rp3,2 miliar, sesuai prosedur yang berlaku.
Energi Ramah Lingkungan sebagai Solusi Jangka Panjang
Proyek geothermal Poco Leok diharapkan bisa segera terealisasi pada 2025 atau 2026, menjadi bagian dari upaya transisi menuju energi bersih. "Indonesia tidak bisa selamanya mengandalkan BBM dan batubara. Energi transisi seperti PLTP lebih ramah lingkungan dan berjangka panjang," tegas Ferdy.
Kendati demikian, Ferdy mengingatkan pentingnya kerjasama yang baik dengan masyarakat lokal. "Manajemen PLN harus memperhatikan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi wilayah melalui profit sharing di seluruh gendang Pocoleok," ujarnya menekankan.
Perlunya Dialog dan Kerjasama
Proses pengembangan proyek ini memang tidak lepas dari protes elemen masyarakat. Ferdy menyerukan pentingnya dialog antara berbagai pihak. "Warga dan elemen masyarakat sipil yang protes perlu diundang untuk duduk bersama Pemkab dan PLN guna menyusun strategi pembangunan saat proses berlangsung dan setelah PLTP beroperasi komersial," katanya.
Dengan demikian, proyek PLTP Pocoleok diharapkan dapat memberikan keuntungan yang adil untuk semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal sebagai pemilik hak ulayat. Ferdy menekankan perlunya pendekatan inklusif dan kolaboratif agar proyek ini dapat berfungsi sebagai solusi bagi tantangan kelistrikan Flores dan membantu mengurangi defisit energi nasional.
Langkah-langkah yang telah diambil, termasuk pengembangan sumber energi geothermal, menjadi bagian integral dari transformasi energi nasional menuju ketahanan energi yang berkelanjutan dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.