JAKARTA - Pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah pusat menegaskan kesiapan untuk memberikan bantuan dan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkapkan empat program utama yang menjadi fokus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Keempat program ini meliputi santunan bagi keluarga korban, jaminan hidup sementara, bantuan perlengkapan rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi. Langkah-langkah ini diambil agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal serta mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi wilayah terdampak.
Santunan bagi Keluarga Korban
Program pertama yang disiapkan pemerintah adalah pemberian santunan kepada keluarga yang kehilangan anggota akibat bencana. Gus Ipul menjelaskan bahwa santunan ini mencakup ahli waris dari korban meninggal serta masyarakat yang mengalami luka berat.
“Santunan untuk yang wafat sebesar Rp 15.000.000 yang akan diserahkan kepada ahli waris. Untuk yang luka-luka berat Rp 5.000.000,” ujarnya.
Santunan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dalam menghadapi kehilangan serta biaya yang muncul akibat bencana. Penyaluran santunan dilakukan secara langsung kepada ahli waris agar lebih transparan dan tepat sasaran. Langkah ini juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan sosial bagi warga yang terdampak.
Jaminan Hidup Sementara untuk Korban
Selain santunan, program kedua yang disiapkan pemerintah adalah jaminan hidup sementara atau jadup. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang tinggal di hunian sementara maupun hunian tetap pascabencana.
Gus Ipul menuturkan, “Jaminan hidup sementara itu akan diberikan selama tiga bulan sebesar Rp 10.000 per individu untuk setiap harinya. Nah tadi kami lapor kepada Pak Menko apakah indeks Rp 10.000 masih memenuhi standar hari ini atau perlu ditingkatkan. Tentu nanti kami perlu arahan lebih lanjut.”
Jadup ini bertujuan agar masyarakat terdampak tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok harian mereka selama proses rehabilitasi berlangsung.
Pemerintah menekankan fleksibilitas dalam penyesuaian nominal jaminan hidup, menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga sambil menunggu pemulihan wilayah secara menyeluruh.
Bantuan Perlengkapan Rumah Tangga
Program ketiga berfokus pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga bagi keluarga terdampak. Pemerintah memberikan bantuan berupa alat-alat dapur, kursi, meja, dan perlengkapan penting lainnya untuk mendukung kehidupan sehari-hari.
Gus Ipul menjelaskan, “Seperti alat-alat dapur maupun juga mungkin kursi, meja, dan lain sebagainya sebesar Rp 3.000.000. Itu pun ini indeks tahun 2020, tentu selanjutnya kami juga mohon arahan dari Pak Menko.”
Bantuan ini diharapkan dapat memulihkan kondisi hunian keluarga korban agar layak huni kembali. Selain itu, pemenuhan perlengkapan rumah tangga menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendukung proses rehabilitasi, sehingga masyarakat dapat kembali produktif dan menata kehidupan mereka secara normal pascabencana.
Dukungan Pemberdayaan Ekonomi
Program terakhir yang diinisiasi Kementerian Sosial adalah dukungan pemulihan ekonomi tahap awal bagi masyarakat terdampak. Bantuan ini diberikan untuk membantu keluarga memulai kembali aktivitas ekonomi mereka pascabencana.
Gus Ipul menyatakan, “Kami ingin sampaikan bahwa Kementerian Sosial menjadi bagian dari tim besar pemerintah, bukan sendirian.”
Setiap penerima program ini akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp 5.000.000 untuk mendukung kegiatan ekonomi, baik berupa modal usaha kecil maupun bantuan lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dukungan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di daerah terdampak serta membantu masyarakat untuk kembali mandiri secara finansial.
Prioritas Nasional dan Pemantauan Penanganan Bencana
Selain empat program utama yang disiapkan oleh Kementerian Sosial, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas nasional.
Menurut Menko PMK Pratikno, “Sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua K/L juga menempatkan pemulihan bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional.”
Pratikno menambahkan, kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor di ketiga provinsi bervariasi, mulai dari yang sangat berat hingga yang relatif ringan.
Namun, upaya pemulihan terus menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk terbukanya akses jalan, pemulihan listrik, hingga distribusi logistik. Pemerintah juga memiliki anggaran memadai untuk menjamin seluruh program rehabilitasi berjalan optimal.
“Dan Bapak Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Pratikno.
Pemantauan ketat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana. Hal ini termasuk pengawasan distribusi santunan, jaminan hidup, bantuan rumah tangga, dan dukungan ekonomi, agar tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak.
Melalui empat program rehabilitasi yang terstruktur dan terintegrasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam membantu masyarakat Sumatera pascabencana.
Santunan bagi korban, jaminan hidup sementara, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan dukungan ekonomi merupakan langkah konkrit untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan pemantauan yang ketat dan anggaran yang memadai, pemerintah berharap seluruh proses rehabilitasi dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Penanganan bencana di Sumatera menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan warganya, serta menegaskan prioritas nasional dalam menghadapi kondisi darurat akibat bencana alam.