JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan langkah strategis memperkuat koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran gas bumi di Jawa Timur tetap andal, terutama di masa awal 2026 yang diwarnai penyesuaian suplai akibat pemeliharaan fasilitas pemasok gas. Tindakan ini menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan pasokan energi yang krusial bagi sektor industri maupun masyarakat umum.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa sepanjang Januari 2026 terdapat ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan gas bumi di wilayah ini karena kegiatan perawatan di sisi hulu gas bumi. Ketidakseimbangan tersebut berdampak pada penetapan kuota penyaluran kepada sejumlah pelanggan gas. Untuk mengatasi tantangan ini, Wahyudi menilai sinergi lintas pemangku kepentingan adalah solusi terbaik agar risiko gangguan dapat diminimalkan.
Melalui pertemuan koordinasi yang melibatkan regulator, pengguna gas sektor kelistrikan dan pupuk, badan usaha niaga, hingga transporter gas bumi, BPH Migas berupaya menjaga pasokan untuk industri strategis tanpa mengganggu aktivitas ekonomi di Jawa Timur. “Rapat koordinasi ini kami dorong untuk mempercepat penyelesaian pemeliharaan, mengoptimalkan penyaluran, dan menjaga keandalan pasokan gas bagi industri strategis agar dampak terhadap aktivitas ekonomi bisa diminimalkan,” tegas Wahyudi Anas dalam pernyataannya di Surabaya.
Layanan Gas Untuk Berbagai Segmen Pelanggan Tetap Prioritas
Salah satu fokus penting dari upaya sinergi ini adalah memastikan layanan gas kepada pelanggan kecil dan rumah tangga di Jawa Timur tetap berjalan normal, meskipun ada penyesuaian volume pasokan. Hal ini menjadi perhatian utama karena layanan bagi rumah tangga serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu.
Dalam konteks ini, Wahyudi juga meminta agar pemasok, transporter, serta badan usaha niaga yang tergabung dalam tim koordinasi melakukan monitoring harian secara ketat terhadap pasokan gas. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada gangguan yang menyebabkan proses produksi di sektor industri terhenti, yang akan membawa dampak luas bagi perekonomian lokal.
Pola pengaturan penyaluran gas bumi selama ini telah dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergis antara pemasok hulu, transporter gas bumi, badan usaha niaga, hingga pengguna akhir. Lebih jauh, Wahyudi berharap agar pemanfaatan gas bumi di Jawa Timur tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, keadilan, dan transparansi, sehingga semua pihak dapat menikmati pasokan secara adil tanpa adanya pihak yang dirugikan.
Peran Infrastruktur dan Kesiapan Badan Usaha Gas
Peran operator infrastruktur gas juga menjadi aspek penting dalam menjaga keandalan pasokan. Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, menyampaikan bahwa PGN memiliki sistem infrastruktur pipa gas yang terintegrasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pasokan gas bagi pelanggan lintas sektor.
“Ada upaya bersama untuk mencari solusi, sehingga kebutuhan gas industri, UMKM, komersial, hingga rumah tangga tetap terpenuhi secara kontinyu. Reliability penyaluran tetap kami jaga,” ujar Aldiansyah. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pihak PGN dalam mendukung sinergi yang dibangun BPH Migas dan pihak lain dalam menjaga kesinambungan energi di wilayah Jawa Timur.
Lebih jauh lagi, Direktur Komersial Pertamina Gas, Ryrien Marisa, menegaskan bahwa Pertagas telah menyiapkan langkah back-up penyaluran gas selama masa pemeliharaan. Upaya ini fokus pada pemenuhan kebutuhan prioritas, terutama untuk jaringan gas rumah tangga di Mojokerto dan Sidoarjo, serta fasilitas umum seperti rumah sakit. Dengan langkah ini, Pertamina Gas turut berperan menjaga kelancaran layanan energi di tengah tantangan penyesuaian pasokan.
Kolaborasi dan Komitmen Lintas Institusi Energi
Rapat koordinasi yang dipimpin BPH Migas ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai lembaga dan badan usaha. Di antaranya adalah anggota Komite BPH Migas seperti Arief Wardono, Baskara Agung Wibawa, dan Eman Salman Arief, serta Direktur Gas Bumi BPH Migas Muhiddin. Selain itu, perwakilan dari SKK Migas, Kementerian ESDM, PLN Energi Primer Indonesia, dan Petrokimia Gresik turut hadir dalam pertemuan ini.
Partisipasi berbagai pihak ini menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pasokan gas bumi di Jawa Timur. Sinergi seperti ini diperlukan untuk menjawab tantangan yang timbul dari perawatan fasilitas pemasok dan tekanan kebutuhan yang terus meningkat, baik dari sektor industri besar maupun pelanggan kecil.
Dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga serta badan usaha, BPH Migas menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh volume pasokan semata, tetapi juga oleh kemampuan pemangku kepentingan dalam berkolaborasi secara efektif. Ini menjadi pesan penting bagi seluruh pihak di sektor energi untuk bersama-sama menjamin pasokan yang andal demi keberlanjutan pembangunan ekonomi di Jawa Timur.