JAKARTA - Akses terhadap bantuan sosial menjadi perhatian penting masyarakat, terutama menjelang penyaluran berbagai program bansos pada 2026.
Salah satu faktor utama yang menentukan apakah seseorang berhak menerima bantuan adalah status desil kesejahteraan. Pemerintah menggunakan sistem desil sebagai dasar untuk menilai tingkat kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan terukur. Oleh karena itu, mengetahui posisi desil menjadi langkah awal yang penting bagi warga yang ingin memastikan statusnya dalam data bantuan sosial.
Desil sendiri merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi ke dalam sepuluh tingkatan. Pengelompokan ini dimulai dari Desil 1 sebagai kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi hingga Desil 10 yang mewakili kelompok paling sejahtera. Penentuan peringkat ini menjadi acuan utama pemerintah dalam menetapkan kelayakan penerima berbagai program bantuan sosial, termasuk jalur afirmasi di bidang pendidikan seperti KIP Kuliah.
Peran Desil dalam Penentuan Bantuan Sosial
Sistem desil dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Penetapan angka desil dilakukan secara terpusat dan berbasis data objektif. Proses pendataan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama lembaga pusat terkait melalui survei dan pengumpulan data lapangan.
Sementara itu, Kementerian Sosial berperan dalam mengolah data tersebut, menetapkan status penerima, serta menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan hasil pemeringkatan. Dengan sistem ini, pemerintah berupaya menciptakan standar penilaian kesejahteraan yang seragam di seluruh Indonesia, sekaligus meminimalkan potensi pengaruh kepentingan lokal atau subjektivitas daerah dalam menentukan penerima bantuan.
Fungsi utama desil adalah memilih calon penerima bantuan sosial agar sesuai dengan skala prioritas. Sistem ini digunakan hampir di seluruh program bansos nasional, dengan tujuan mencegah penerima ganda dan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Cara Cek Desil Bansos Lewat Website Resmi
Masyarakat dapat dengan mudah mengecek status desil dan kepesertaan bansos secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial. Cara ini dapat diakses menggunakan perangkat ponsel maupun komputer dengan koneksi internet.
Langkah pertama adalah membuka laman cekbansos.kemensos.go.id. Setelah itu, pengguna diminta mengisi data wilayah secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Selanjutnya, masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.
Tahap berikutnya adalah mengisi kode captcha yang muncul di layar sebagai bentuk verifikasi. Setelah seluruh data terisi, klik tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi status Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) beserta keterangan terkait bantuan sosial yang diterima atau status kepesertaan bansos.
Cek Status Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos
Selain melalui website, pemerintah juga menyediakan layanan pengecekan bansos melalui aplikasi resmi bernama “Cek Bansos”. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store dan dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi bantuan sosial secara cepat.
Setelah mengunduh dan membuka aplikasi, pengguna dapat memilih menu “Cek Penerima”. Selanjutnya, isikan data wilayah secara lengkap, sama seperti pada laman website. Pengguna juga diminta memasukkan nama lengkap sesuai KTP atau dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Setelah data terisi, klik tombol “Cari”. Aplikasi akan menampilkan informasi mengenai status penerima bantuan sosial serta keterangan terkait program bansos yang tercatat. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat memantau statusnya secara berkala tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
Pengaruh Desil terhadap Jenis Bantuan Sosial
Peringkat desil memiliki pengaruh besar dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial. Masyarakat yang berada di Desil 1 hingga Desil 4 merupakan kelompok yang paling berpeluang menerima hampir seluruh jenis bansos reguler, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Sementara itu, untuk program bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Indonesia (BPI), dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), cakupan penerima dapat menjangkau masyarakat hingga Desil 5. Artinya, kelompok ini masih memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan tertentu meskipun tidak sebesar kelompok desil terbawah.
Adapun masyarakat yang berada di Desil 6 ke atas umumnya tidak lagi menjadi prioritas dalam skema bansos reguler. Kelompok ini dianggap telah memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif mencukupi dibandingkan kelompok desil lainnya.
Status Desil Bersifat Dinamis dan Bisa Berubah
Penting untuk dipahami bahwa status desil tidak bersifat permanen. Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan data kesejahteraan masyarakat agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran. Perubahan status desil dapat terjadi akibat berbagai faktor ekonomi dan sosial.
Beberapa penyebab utama perubahan desil antara lain perubahan jenis pekerjaan, peningkatan atau penurunan penghasilan, perubahan jumlah anggota keluarga yang ditanggung, serta perpindahan tempat tinggal. Seluruh perubahan ini dinilai melalui proses pendataan lapangan dan pembaruan informasi oleh instansi terkait.
Jika kondisi ekonomi seseorang membaik, status desilnya dapat meningkat sehingga peluang menerima bantuan sosial berkurang. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi menurun, masyarakat berpotensi masuk ke kelompok desil prioritas dan kembali memiliki kesempatan menerima bansos.
Dengan memahami sistem desil dan cara pengecekannya, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif memantau status kesejahteraannya serta memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.