JAKARTA – Di era yang semakin mengutamakan teknologi ramah lingkungan, motor listrik menjadi salah satu solusi transportasi yang digemari banyak orang. Telah lama disadari bahwa salah satu pendorong utama berkembangnya motor listrik di tengah masyarakat adalah subsidi dari pemerintah. Kini, pemerintah tengah bersiap untuk merombak skema subsidi motor listrik guna memperkuat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Di tahun-tahun sebelumnya, subsidi diberikan dalam bentuk bantuan langsung sebesar Rp 7 juta untuk setiap nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP. Namun, pemerintah merencanakan untuk menggantinya dengan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Langkah ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada 14 Januari 2025. "Kalau pun ada insentif, mungkin tidak seperti tahun lalu atau tahun 2023 yang langsung ada subsidi," jelas Setia. "Mungkin tahun ini skemanya akan berbeda, bukan subsidi lagi tapi lewat insentif. Mungkin kami mengusulkannya lewat PPN DTP," tambahnya.

Meski demikian, Setia belum bisa memastikan waktu penetapan dan besaran insentif yang akan diberikan. Sebab, Kementerian Perindustrian masih dalam tahap pengajuan dan penyusunan berbagai regulasi yang dibutuhkan.

Reaksi Positif dari Industri

Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, menyambut positif rencana pergantian skema subsidi ini. Menurutnya, kepastian insentif dari pemerintah adalah hal yang dinantikan oleh industri sepeda motor listrik. “Sebetulnya yang disampaikan Pak Dirjen ILMATE itu sudah cukup lama, tetapi waktu itu masih wacana,” kata Budi dalam wawancaranya dengan Kompas.com pada 15 Januari 2025. “Tapi kan masih menyusun aturannya dan regulasinya, apakah nanti referensinya atau legalitasnya menggunakan Peraturan Menteri Perindustrian saya enggak tahu juga,” tambahnya.

Budi juga menegaskan pentingnya subsidi bagi industri dan konsumen. Menurutnya, kehadiran subsidi memberikan kepastian bagi konsumen yang sebelumnya kerap ragu untuk membeli motor listrik. “Kalau kita kan memang industri, kita mengikuti kebijakan pemerintah. Karena kan yang memahami betul kemampuan anggaran pemerintah dan menyangkut masalah prioritas kegiatan yang lain kan pemerintah yang tahu,” ucapnya. “Tapi apapun bentuknya memang ditunggu. Yang penting adalah kepastian. Karena masyarakat banyak menunggu skema yang diberikan bantuan insentif ini, jadi sekarang agak melambat,” ujar Budi.

Transformasi Menuju Kendaraan Ramah Lingkungan

Perubahan skema subsidi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Motor listrik dipandang sebagai solusi efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari transportasi konvensional berbahan bakar fosil. Perpindahan dari bantuan langsung ke insentif pajak mencerminkan upaya pemerintah untuk tidak hanya mendorong kepemilikan motor listrik tetapi juga menjaga stabilitas fiskal negara.

Beberapa tahun belakangan, pengembangan kendaraan listrik telah menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Subsidi pemerintah yang sebelumnya diberikan bertujuan untuk mengurangi harga beli motor listrik sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan skema baru yang berfokus pada pemotongan pajak, pemerintah berharap dapat terus mendukung ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

Tantangan dan Harapan

Meski ada perubahan strategi, harapan untuk pertumbuhan motor listrik tetap tinggi. Transformasi dari subsidi langsung ke insentif pajak memerlukan waktu untuk penyesuaian di kalangan produsen dan konsumen. Namun, melihat besarnya potensi pasar kendaraan listrik di Indonesia, insentif semacam ini diyakini akan memberikan efek positif jangka panjang terhadap industri otomotif nasional.

Kepastian regulasi juga menjadi aspek penting yang diharapkan oleh para pelaku industri. "Yang penting adalah kepastian," tegas Budi. Dengan regulasi yang jelas, baik produsen maupun konsumen dapat menyesuaikan strategi mereka untuk berkontribusi dalam mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Masa depan motor listrik di Indonesia bergantung pada sinergi antara regulasi yang tepat dan dukungan industri. Semua pihak berharap bahwa skema insentif baru ini akan mampu mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke motor listrik, membawa Indonesia menuju masa depan transportasi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Komitmen Terhadap Lingkungan

Keberhasilan adopsi motor listrik tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga esensi dari tanggung jawab lingkungan yang harus dipikul oleh setiap individu. Dengan langkah perubahan skema subsidi ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendorong penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan. Harapannya, langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Motor listrik bukan hanya sebuah inovasi dalam transportasi, tetapi juga solusi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia diharapkan mampu menjadi pionir dalam adopsi kendaraan ramah lingkungan di kawasan Asia Tenggara.