Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (NTB), I Gusti Puti Milawati, mengusulkan pembentukan kerja sama strategis dengan Bank Mandiri dalam berbagai inisiatif hukum, termasuk pembentukan Desa Sadar Hukum, Paralegal Justice Award, Pos Bantuan Hukum Desa, dan pengembangan layanan Kekayaan Intelektual.
Harapan ini disampaikan Mila saat menerima kunjungan dari jajaran pimpinan Bank Mandiri Mataram yang dipimpin oleh Area Head Ferdinand Agung Fandoyo, di ruang kerjanya, Rabu, 15 Januari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Mila menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara sektor hukum dan lembaga keuangan dalam memperkuat fondasi hukum di masyarakat. "Kami memandang kerja sama dengan Bank Mandiri sebagai langkah strategis untuk mendukung berbagai program hukum yang telah kami rencanakan. Dengan sinergi ini, kami berharap dapat memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Ferdinand Agung Fandoyo menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerja sama yang bermanfaat. "Kami beserta jajaran akan segera menindaklanjutinya. Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung pengembangan layanan hukum di NTB," ungkapnya.
Selain membahas kerja sama potensial, kunjungan ini juga bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait dampak dari potensi pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian mandiri. Hal ini berpotensi memengaruhi nasabah dari kalangan pegawai di lingkungan kementerian tersebut. Ferdinand menyampaikan harapannya agar hubungan baik tetap terjaga. "Kami berharap ke depannya masih dapat bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujarnya.
Proses pemecahan kementerian ini diakui oleh Mila masih dalam masa transisi. Ia menekankan bahwa hingga saat ini, Kementerian Hukum masih menjadi induk dari struktur yang ada. “Proses ini memang memerlukan waktu dan koordinasi yang matang. Namun, sebagai induk, kami tetap memfasilitasi semua perubahan yang terjadi,” jelas Mila.
Mila berharap kolaborasi dengan Bank Mandiri tidak hanya sekadar dalam bentuk perbankan tetapi juga bergeser ke arah advokasi hukum yang lebih intensif dan terstruktur. "Kami ingin memastikan bahwa sinergi ini betul-betul memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung pembangunan sektor hukum serta ekonomi di wilayah NTB," tambahnya.
Di akhir kunjungan, kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi intensif dalam perencanaan serta implementasi program kerja sama ke depan. Mereka optimis bahwa langkah ini bisa menjadi model bagi praktik kerja sama serupa di wilayah lain di Indonesia.
Pertemuan ini menjanjikan harapan besar bagi pengembangan infrastruktur hukum di NTB, di mana perbankan bisa memainkan peran signifikan dalam mendukung kesadaran hukum masyarakat. Lebih jauh, kolaborasi yang efektif antara lembaga pemerintah dengan sektor swasta diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan hukum yang kondusif dan berdaya guna.
Dengan adanya kunjungan dan koordinasi ini, diharapkan hubungan baik antara Kanwil Kemenkumham NTB dan Bank Mandiri dapat terus terjalin dan berkembang menjadi kemitraan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan negara pada umumnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan program serupa yang memadukan antara kepentingan hukum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
