Pengelolaan transportasi umum yang kurang memadai telah menjadi ancaman serius bagi perkembangan pendidikan dan sosial di beberapa wilayah Indonesia. Minimnya akses ke transportasi umum, terutama di daerah pedesaan, secara langsung berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah dan pernikahan dini. Hilangnya transportasi publik yang efisien menempatkan banyak anak di posisi sulit, di mana mereka terpaksa mengabaikan pendidikan demi beradaptasi dengan kenyataan hidup yang keras.

Djoko Setijowarno, seorang pakar transportasi, menyerukan kepada pemerintah untuk segera memberikan perhatian lebih kepada masalah ini. "Transportasi umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat," jelas Djoko saat menguraikan permasalahan ini di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025.

Di beberapa wilayah di Jawa Tengah, banyak anak terpaksa putus sekolah karena ketiadaan angkutan umum di daerah mereka. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran lain yang lebih besar, yaitu meningkatnya jumlah pernikahan dini dan, pada akhirnya, angka kelahiran bayi dengan masalah kesehatan seperti stunting. Data menunjukkan bahwa tidak adanya akses transportasi publik meningkatkan resiko pemuda untuk meninggalkan pendidikan formal dan memasuki kehidupan dewasa lebih cepat.

Meskipun pemerintah kini tengah menggiatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, Djoko menegaskan bahwa penanganan isu transportasi tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Menurutnya, meskipun MBG berhasil memberikan dampak positif, distribusinya memerlukan kehati-hatian agar tepat sasaran dan tidak semua siswa memang membutuhkan program tersebut.

Pelaksanaan MBG memang menggerus sebagian anggaran pemerintah daerah yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan transportasi umum. Bahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan di Kementerian Perhubungan kini tidak dilanjutkan. Hal ini turut memengaruhi keberlanjutan program-program stimulus lain yang bertujuan membenahi sistem transportasi umum, yang seharusnya menjadi prioritas.

Djoko Setijowarno menegaskan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan transportasi umum membutuhkan kemauan politik yang tinggi. Pemerintah pusat dapat memberikan stimulan awal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Angkutan Umum untuk daerah-daerah yang sudah mandiri menyelenggarakan angkutan umum mereka. Dengan adanya bantuan demikian, kebutuhan akan transportasi publik di berbagai daerah dapat lebih cepat terpenuhi.

Lebih lanjut, Djoko mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan untuk mengalihkan sebagian anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke penyelenggaraan angkutan umum di daerah. Studi dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2012 menunjukkan bahwa 93 persen subsidi BBM dinikmati oleh warga yang mampu, yaitu mereka yang memiliki kendaraan pribadi. Angkutan barang hanya menikmati 4 persen dan angkutan umum lebih kecil lagi, hanya 3 persen.

Dengan mempertimbangkan kembali alokasi subsidi BBM, pemerintah bisa lebih banyak berinvestasi dalam penataan transportasi umum yang lebih menguntungkan semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Hal ini akan menciptakan perubahan besar dalam memastikan akses pendidikan yang lebih merata, menekan angka pernikahan dini, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tanggung jawab untuk mengelola transportasi umum dengan lebih baik tidak hanya berada di pundak pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang harus bereaksi cepat dan efektif dalam mengatasi kekurangan ini. Kehidupan ribuan anak dipertaruhkan, dan tanpa langkah konkret, generasi masa depan Indonesia menghadapi resiko yang signifikan terhadap kualitas perkembangan mereka.

Perhatian lebih dari pemerintah dapat menjadi kunci untuk memecahkan masalah mendasar ini. Dengan lingkungan kebijakan yang mendukung dan alokasi dana yang cerdas, identitas Indonesia sebagai bangsa yang berkembang dan beradab dapat dijaga dan diperkuat. Solusi tidak hanya ada pada hari ini, tetapi juga berakar pada komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi setiap anak.