Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah memutuskan untuk menghentikan subsidi bagi program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan. Keputusan ini menempatkan warga Bogor dalam kemungkinan kehilangan layanan transportasi umum yang vital.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor dengan gencar mengumumkan bahwa subsidi untuk layanan transportasi umum ini akan tetap dilanjutkan oleh BPTJ. Namun, keputusan baru dari BPTJ yang tertuang dalam surat resmi nomor AJ.005/BPTJ/2025 tertanggal 10 Januari 2025, menunjukkan sebaliknya. Surat tersebut, ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BPTJ, Suharto, menjelaskan bahwa penghentian subsidi ini disebabkan oleh rasionalisasi anggaran di Kemenhub.

BPTJ menyatakan bahwa meskipun subsidi dihentikan, pemerintah daerah diharapkan tetap melaksanakan program BTS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Marse Hendra Saputra, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, membenarkan informasi penghentian subsidi tersebut. "Hari Senin, 13 Januari 2025 kami menerima surat itu dan langsung dibahas dengan Pak Pj Wali Kota. Kami di Pemkot masih berupaya memohon ke Kemenhub karena surat itu menjelaskan kebijakan tersebut masih bisa ditunda atau dibatalkan," jelas Marse.

Sementara pemerintah daerah mengupayakan solusi, saat ini Dishub Kota Bogor bersiap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp10 miliar yang telah dianggarkan sebelumnya. Dana tersebut hanya dapat menutupi operasional Biskita selama enam bulan ke depan. Dibutuhkan tambahan sebesar Rp19 miliar untuk mengoperasikan layanan transportasi itu selama setahun penuh.

“Kami masih meminta pendampingan untuk mempersiapkan secara teknis dengan tim BTS yang terdiri dari Dishub, Badan Keuangan Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah (Bapperida), Bagian Hukum, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” tambah Marse.

Melihat kondisi ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengutarakan optimismenya akan penggunaan APBD. “Masih bisa digunakan, kan masih ada itu anggarannya (Rp10 miliar),” tegas Rusli saat dihubungi melalui pesan singkat.

Ketiadaan subsidi dari pemerintah pusat menimbulkan tantangan besar bagi Kota Bogor dalam menjamin ketersediaan transportasi umum bagi masyarakatnya. Biskita Trans Pakuan menjadi andalan bagi mobilitas masyarakat perkotaan di Bogor. Jika pelayanan ini terhenti, akan banyak warga yang kesulitan dalam aktivitas keseharian mereka.

Penghapusan subsidi transportasi ini merupakan bagian dari rasionalisasi anggaran yang lebih luas di lingkungan Kemenhub. Hal ini mengindikasikan perlunya penataan ulang anggaran pemerintahan di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan transportasi dan pelayanan publik. Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan ini.

Dengan potensi ketidakpastian tersebut, warga Kota Bogor kini menanti langkah lebih lanjut dari Pemerintah Kota untuk memastikan layanan transportasi tetap beroperasi. Usaha negosiasi dengan Kemenhub dan pengelolaan anggaran daerah menjadi langkah krusial dalam menjaga layanan transportasi umum ini.

Marse menyatakan bahwa Pemkot Bogor tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus bekerja mencari solusi terbaik agar layanan transportasi bisa tetap berjalan tanpa harus membebani masyarakat. "Kami berharap ada kebijakan yang menguntungkan semua pihak, terutama warga Kota Bogor yang mengandalkan Biskita," pungkasnya.

Kepastian dan keberlanjutan dari layanan Biskita bukan hanya sekedar isu lokal, tetapi juga menjadi perhatian nasional dalam konteks pengelolaan transportasi umum yang efektif dan efisien. Keberhasilan atau kegagalan dalam mengatasi masalah ini dapat menjadi preseden penting bagi kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam transportasi publik.