Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, solusinya tak melulu harus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berbagai konsep inovatif, seperti BCGS, CSR, CSV, RTO, dan New KPR FLPP/BP2BT, muncul sebagai jalan keluar yang memungkinkan kolaborasi efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berbagai skema ini bertujuan mempercepat pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat miskin selama lima tahun ke depan.

Konsep Rumah Sehat Komunal: Kolaborasi Lintas Pemerintahan

Salah satu terobosan yang diusulkan adalah konsep Rumah Sehat Komunal, yang mengedepankan kolaborasi lintas pemerintahan—mulai dari tingkat desa hingga pusat. Konsep ini menekankan pembangunan rumah layak huni dengan dukungan infrastruktur memadai seperti jalan, drainase, dan sanitasi, yang terletak pada satu hamparan tanah hibah dari pemerintah kabupaten.

Menurut penggagas konsep, kolaborasi ini menjadikan pembangunan rumah tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada satu pihak. Semua tingkatan pemerintah bergerak bersama untuk mencapai target ini.

Pemerintah kabupaten bertugas menyediakan lahan dan mempermudah proses perizinan. Pemerintah desa, melalui alokasi dana desa, membangun rumah dan fasilitas umum. Sementara itu, pemerintah pusat dan provinsi membantu menyediakan prasarana sarana utilitas, dari aliran listrik hingga air bersih.

Dalam satu tahun, sebuah desa dengan dana desa Rp200-300 juta dapat membangun 8 unit rumah. Apabila 12 desa dalam satu kecamatan bekerja sama, maka akan tersedia 96 unit rumah per tahun. Dalam lima tahun, ini berarti sekitar 500 unit rumah. Jika diterapkan di 10 kecamatan, satu kabupaten bisa menyediakan 5.000 unit rumah layak huni bagi keluarga miskin.

Gerbang Desa Sehat: Inisiatif Berbasis Komunitas

Selain Rumah Sehat Komunal, Gerbang Desa Sehat adalah inisiatif lainnya yang menyasar masyarakat miskin non-penghasilan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, nelayan, dan UMKM.

Konsep ini menggunakan pendekatan bottom-up, mengandalkan kekuatan komunitas desa dalam mendorong pembangunan perumahan. Tujuannya adalah membangun kesadaran dan kapasitas desa untuk menyediakan rumah bagi warganya yang paling membutuhkan.

Ini adalah tentang mengembalikan otonomi dan tanggung jawab ke tangan masyarakat lokal, yang paling mengetahui kebutuhan mereka sendiri, ujar sang pencetus.

Skim Investasi dan Rent To Own: Peluang bagi Swasta

Skim investasi dan Rent To Own adalah langkah proaktif dalam mengundang partisipasi sektor swasta. Skim investasi memungkinkan penggunaan dana swasta untuk membiayai pembangunan perumahan, sementara RTO menawarkan opsi bagi masyarakat untuk menyewa rumah dengan kemungkinan kepemilikan di masa depan.

Melibatkan swasta bukan hanya tentang modal, tetapi juga transfer pengetahuan dan teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan perumahan di Indonesia. Dengan RTO, masyarakat yang selama ini kesulitan mendapat kredit perumahan kini punya opsi baru untuk memiliki rumah, kata salah satu penggagas konsep.

New KPR FLPP/BP2BT: Membuka Akses Kredit bagi MBR

Pemerintah juga berfokus memperluas akses kredit pemilikan rumah bagi MBR melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Skema ini memberi subsidi bunga dan bantuan uang muka, membuat kredit perumahan lebih terjangkau.

Dengan penerapan berbagai konsep dan skema tersebut, Indonesia berharap dapat mengatasi defisit perumahan dan menjamin setiap warganya memiliki tempat tinggal yang layak. Ini adalah masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah sendirian; kita butuh gotong royong dari semua pihak untuk mencapainya, pungkas sang ahli.

Implementasi beragam konsep dan kerjasama lintas sektoral ini diharapkan bisa menjadi model keberlanjutan untuk pembangunan perumahan di masa depan. Membangun 3 juta rumah dalam lima tahun bukan sekadar mimpi, tapi tujuan yang bisa dicapai jika semua pihak bersatu dan berkolaborasi.