Memasuki tahun 2025, antrean panjang kendaraan yang menunggu untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Sorong terus menjadi pemandangan sehari-hari. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga tetapi juga memperlambat arus lalu lintas di ruas jalan yang melintasi SPBU tersebut. Kemunculan antrean panjang menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah ini disebabkan oleh kelangkaan solar, habisnya stok, ataukah adanya pembatasan distribusi.

Menurut Irsan Firdaus Gasani, Sales Branch Manager PT Pertamina Tbk Papua Barat Satu, salah satu penyebab utama terjadinya antrean adalah terbatasnya jumlah SPBU yang ada di Kota Sorong. "Di kota ini, hanya terdapat enam SPBU dan hanya tiga di antaranya yang melayani penjualan solar bersubsidi," jelas Irsan. "Tentu saja, tiga SPBU tidak dapat melayani jumlah kendaraan di Kota Sorong yang sudah terlalu banyak, hal inilah yang akhirnya membuat antrean kendaraan menjadi berkepanjangan."

Sebagai perbandingan, Irsan menyebutkan bahwa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, jumlah SPBU jauh lebih banyak dibandingkan dengan Kota Sorong, meskipun jumlah penduduk dan luas wilayah relatif serupa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah SPBU yang beroperasi di Kota Sorong memang tidak sepadan dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

Pertamina, sebagai operator distribusi BBM, terus berusaha menyediakan stok yang memadai untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Irsan menegaskan, "Kami selalu memastikan stok BBM yang tersedia mencukupi kebutuhan. Namun, kebijakan penyaluran berada di tangan BPH Migas yang memiliki wewenang untuk menentukan kuota setiap SPBU sesuai aturan."

BBM solar yang termasuk ke dalam kategori BBM bersubsidi memang memiliki batasan kuota. Pemerintah telah menetapkan batasan pembelian BBM subsidi ini, dan pelanggan tidak diperkenankan membeli di luar batas yang telah ditentukan. Untuk memastikan langkah ini berjalan efektif, mekanisme pembelian kini menggunakan sistem barcode untuk menertibkan pembelian BBM subsidi di SPBU.

Masalah ini memang menjadi perhatian serius bagi warga Sorong, terlebih bagi pengemudi yang bergantung pada BBM jenis solar untuk aktivitas sehari-hari mereka. Antrean panjang ini tak pelak menimbulkan berbagai dampak, mulai dari hilangnya produktivitas hingga meningkatnya polusi udara akibat kendaraan yang mengantre dalam kondisi mesin menyala.

Bagi pemerintah dan BPH Migas, antisipasi dan solusi cepat harus segera diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menambah jumlah SPBU yang melayani BBM bersubsidi agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Tidak hanya dari sisi kuantitas, namun peningkatan efisiensi distribusi dan pengawasan terhadap penyaluran BBM juga sangat penting. Dengan adanya kebijakan yang lebih terarah dan penggunaan teknologi untuk memastikan distribusi berjalan lebih baik, diharapkan masalah antrean dapat segera teratasi.

Di sisi lain, perlu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan BBM bersubsidi. Sosialisasi pentingnya menggunakan BBM sesuai dengan kuota yang ditetapkan dapat membantu mengurangi pembelian berlebihan atau penimbunan BBM yang tidak bertanggung jawab.

Masalah ini juga menunjukkan pentingnya Pemerataan pembangunan infrastruktur demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti akses terhadap BBM. Pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya penting untuk mendukung aktivitas harian masyarakat tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Pertamina, hingga BPH Migas sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif. Dengan adanya upaya bersama untuk menemukan solusi, diharapkan antrean panjang kendaraan di SPBU Kota Sorong bisa menjadi masalah yang segera terpecahkan. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat tetapi juga menjaga kelancaran arus transportasi di seluruh wilayah Sorong.