PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kini tengah sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut proses merger dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP). Rencana besar ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengonsolidasikan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya menjadi hanya tiga entitas yang lebih kuat dan terfokus. Langkah ini diyakini akan membawa dampak signifikan bagi industri konstruksi nasional.

Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya, menegaskan bahwa perusahaan saat ini fokus dalam mengevaluasi kesiapan sistem dan prosedur sebagai bagian dari persiapan merger. “Arahan terakhirnya kita diminta untuk menyiapkan sistemnya, mengevaluasi kesiapan sistem, kemudian juga mengkaji kondisi-kondisi, sistem-sistem, atau prosedur-prosedur di perusahaan. Supaya nanti kalau seandainya itu (merger) dilakukan, WIKA sudah siap untuk mengerjakan,” kata Mahendra saat diwawancarai.

Pernyataan ini menandakan bahwa arahan yang diterima WIKA berasal dari para pemegang saham, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Meski demikian, Mahendra menyebut bahwa saat ini pihaknya belum dapat memberikan banyak rincian terkait proses merger, termasuk fokus perusahaan setelah merger. Namun, WIKA dipastikan akan memusatkan perhatian pada proses evaluasi agar siap menghadapi perubahan besar tersebut.

“Nanti kita tinggal tunggu arahan pemegang saham. Nanti intinya sih apapun yang menjadi program pemerintah, karena WIKA ini adalah value creation dan agent development, ya kita siap melakukan,” tambah Mahendra, menegaskan kesiapan WIKA dalam mendukung inisiatif pemerintah.

Di saat yang sama, langkah konsolidasi BUMN Karya ini juga dibahas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, yang baru-baru ini bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. Dalam pertemuan di Kementerian BUMN tersebut, rencana pengurangan jumlah BUMN Karya dari tujuh menjadi tiga dibicarakan secara mendetail.

Erick Thohir, dalam keterangan terpisah, memberikan jaminan bahwa proses pemangkasan ini tidak akan menggangu penugasan yang sudah berjalan. Lebih lanjut, dia memastikan bahwa rencana merger tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi kompetensi masing-masing perusahaan, sehingga dibagi sedemikian rupa agar pengaturan baru ini justru menciptakan sinergi dan efisiensi yang lebih baik.

"Penyederhanaan ini tidak hanya untuk memperkuat posisi masing-masing entitas di pasar, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka bisa lebih fokus pada inti kompetensi masing-masing. Kami yakin ini adalah langkah yang tepat menuju arah yang lebih baik untuk industri," ungkap Erick Thohir.

Langkah pemerintah untuk mengkonsolidasikan BUMN Karya ini diharapkan mampu merampingkan struktur operasional, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing internasional. Ini merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan BUMN Karya yang lebih solid dan adaptif terhadap perubahan pasar global.

Dengan WIKA yang kini bersiap diri secara intensif, muncul harapan bahwa ketika merger ini terlaksana, semua sistem telah optimal, memungkinkan integrasi berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Keseriusan WIKA dalam mempersiapkan diri menunjukkan komitmen kuat sebagai agen pembangunan yang berperan serta aktif dalam program pemerintah.

Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam sektor konstruksi yang strategis, WIKA menganggap inisiatif merger ini sebagai kesempatan untuk memperkokoh posisinya dalam industri. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakan menantikan bagaimana hasil dari konsolidasi ini akan membawa dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur nasional.

Di tengah dinamika industri yang penuh tantangan ini, langkah berani pemerintah dalam mengonsolidasikan BUMN Karya memperlihatkan visi untuk menciptakan entitas yang lebih efisien dan siap bersaing di kancah global. Dengan fondasi yang lebih kuat, diharapkan BUMN Karya hasil merger bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai catatan, keseluruhan proses ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemegang saham dan penetapan resmi pemerintah, yang mana keduanya akan menjadi kunci dalam menentukan bagaimana skema merger ini akan dijalankan dengan efektif dan efisien.