Kekhawatiran melanda keluarga-keluarga prajurit TNI yang tinggal di kompleks perumahan Kodam Jaya, Kalideres, Jakarta Barat. Surat edaran dari Asisten Logistik Kodam Jaya telah membuat 114 keluarga penghuni merasa terancam karena diminta untuk mengosongkan rumah dinas mereka. Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (Hipakad) Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Barat akhirnya meminta intervensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, berharap agar mantan Menteri Pertahanan itu bisa memberikan solusi yang adil bagi keluarga-keluarga ini.

Bryan Ghautama, Ketua Hipakad Jakarta Barat, menjadi suara terdepan dalam memperjuangkan hak tinggal keluarga prajurit di kawasan tersebut. Dalam pernyataannya di Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya), Bryan menekankan, "Kami memohon Presiden Prabowo segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tidak sengsara."

Dalam pertemuan dengan Aslog Kodam Jaya, Kolonel Czi Burhannudin, Hipakad menyerahkan surat permohonan mediasi. Bryan menggambarkan langkah ini sebagai upaya diplomasi untuk mencari jalan tengah terkait pengosongan rumah dinas. "Sebanyak 114 warga memohon kepada Hipakad untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka alami," tambahnya, merujuk pada keresahan akibat ancaman pengusiran.

Tuntutan utama Hipakad adalah mediasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Bryan menyatakan harapannya bahwa kerjasama multilateral ini bisa menciptakan solusi yang "tidak diskriminasi dalam menangani persoalan ini." Menurut Bryan, perlunya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan penghormatan atas jasa-jasa para veteran TNI.

Lebih lanjut, Bryan mengingatkan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi keluarga besar TNI. Ia menegaskan, "Kami memohon kepada semua pihak seperti Pemerintah Pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan penghuni komplek TNI ada jalan keluar dalam menangani kasus ini," ujarnya, menyoroti kekhawatiran akan tindakan pengusiran semena-mena yang bisa mengakibatkan konflik internal di kemudian hari.

Respons yang ditunggu-tunggu oleh para penghuni di Kalideres adalah aksi nyata dari pihak-pihak terkait, terutama dari Kodam Jaya, Mabes TNI, dan juga pemerintah. Menurut Bryan, penting bagi semua tingkat pemerintahan untuk bersama-sama mencegah eskalasi konflik dan memastikan bahwa keluarga veteran ini mendapatkan hak mereka untuk tetap tinggal di rumah yang telah mereka huni sekian lama.

Ketidakpastian yang melanda komplek perumahan TNI di Kalideres ini bukan hanya menjadi perhatian bagi warga lokal namun juga menjadi isu nasional. Banyak yang berharap Presiden Prabowo, dengan latar belakang militernya, bisa menjadi penggerak solusi yang memperhatikan kesejahteraan keluarga para prajurit.

Hipakad telah menegaskan bahwa surat mereka, nomor 05/DIPLOMASI/I/2025, telah diterima oleh Serda C Turiatno, staf Aslog Kasdam Jaya. Ini menjadi langkah awal bagi mediasi yang diharapkan bisa menghindarkan ratus lebih keluarga dari beban pengosongan yang tiba-tiba.

Suara dari pihak Hipakad dan para penghuni perumahan TNI ini tak lain dan tak bukan adalah untuk meminta perhatian serius dari pihak pemerintah dan militer. Mereka berharap keputusan yang datang akan mencerminkan rasa penghormatan dan penghargaan yang adil bagi mereka yang telah berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa. Kemanusiaan dan integritas, menjadi harapan akan solusi di tengah ancaman penggusuran yang membayangi perumahan Kodam Jaya di Kalideres ini.