Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyiapkan roadmap untuk program ambisius 3 juta rumah per tahun. Salah satu fokus utama yang akan dijalankan kementeriannya adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara menegaskan bahwa KPR FLPP memiliki peran signifikan dalam membantu masyarakat memiliki rumah impian. "Sejak pemerintahan Presiden Prabowo pada akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025, sudah ada sekitar 65 ribu unit yang berjalan, baik yang sudah akad ataupun yang ready stock," ungkap Ara dalam rapat di Kementerian PKP pada Rabu malam, 15 Januari 2025, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 17 Januari 2025.

Program 3 juta rumah per tahun ini merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Atas dasar itulah, Kementerian PKP dibentuk, yang sebelumnya urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Presiden Jokowi.

Selain fokus pada program KPR FLPP, Ara juga mendorong agar pembangunan rumah di area perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Lebih lanjut, ia menginstruksikan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, untuk fokus mencari investor luar negeri guna mensukseskan program ini.

Pembahasan mengenai roadmap ini juga menarik perhatian Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Ia mengusulkan agar Kementerian PKP memprioritaskan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, dan rumah khusus. "Kemudian, memprioritaskan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada material produk yang digunakan dalam pembangunan perumahan," ujar Syaiful kepada Tempo pada Kamis, 9 Januari 2025.

Syaiful menambahkan bahwa penting bagi Kementerian PKP untuk memastikan status hukum lahan sebelum memulai pembangunan, menyederhanakan prosedur administratif bagi mereka yang berpenghasilan rendah, serta meningkatkan keakuratan data dalam program perumahan swadaya.

Sementara dokumen roadmap belum sepenuhnya selesai, Syaiful mendesak Kementerian PKP untuk membuat narasi tegas dan seragam terkait program 3 juta rumah per tahun. Hal ini penting agar tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat. "Ada yang berpersepsi bahwa program 3 juta rumah adalah program yang memberikan rumah gratis kepada masyarakat," jelas Syaiful.

Dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi V pada 3 Desember 2024, Syaiful menerima keluhan dari asosiasi pengembang perumahan terkait beberapa pembatalan pemesanan rumah. Ia mencatat, beberapa konsumen menarik kembali pembayaran uang muka atau DP karena berharap menjadi penerima manfaat program 3 juta rumah.

Ara menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk menjamin implementasi yang efektif dari program ini. Dengan roadmap yang jelas, diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh perumahan yang layak, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mendongkrak perekonomian nasional.

Dengan strategi yang solid dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, program 3 juta rumah ini diharapkan akan menjawab kebutuhan perumahan yang layak untuk masyarakat Indonesia, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor properti. Pemerintah optimis bahwa, dengan dukungan semua pihak, target ambisius ini dapat terealisasi dalam waktu yang telah ditentukan.