MALANG – Tahun ini, kuota Kredit Perumahan Rakyat (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tingkat nasional mengalami peningkatan signifikan, naik dari 200 ribu unit menjadi 300 ribu unit. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Imbas dari kenaikan ini juga dirasakan di daerah, termasuk di Kota Malang, di mana pengembang dan perbankan menyambutnya dengan menaikkan target penyaluran.

Branch Manager Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Malang, Turmono, menyebutkan bahwa tahun ini pihaknya menargetkan penyaluran KPR rumah subsidi meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan capaian tahun lalu. "Tahun lalu, kami merealisasikan KPR FLPP sebanyak 570 unit. Tahun ini, kami menaikkan target menjadi 1.140 unit," ucap Turmono.

Peningkatan target ini menjadi strategi BTN untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Dalam rangka mencapai target tersebut, BTN Malang sudah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk bekerjasama erat dengan asosiasi pengembang besar seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi).

Turmono menjelaskan bahwa BTN memiliki dua skema KPR subsidi yang saat ini tengah digalakkan, yakni skema FLPP yang ditujukan untuk MBR dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). "Realisasi untuk keduanya cukup berimbang. Ini menunjukkan bahwa berbagai segmen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian yang layak dengan dukungan fasilitas perbankan yang ada," tambah Turmono.

Sebaran penyaluran KPR subsidi oleh BTN Cabang Malang ternyata lebih mendominasi di Kabupaten Malang, dengan porsi sebesar 80 persen dari total penyaluran. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan hunian yang terjangkau lebih terkonsentrasi di daerah tersebut. "Kami melihat potensi besar di Kabupaten Malang, oleh karena itu fokus penyaluran subsidi memang lebih banyak kami arahkan ke area ini," ungkap Turmono.

Dalam mewujudkan target besar ini, tantangan yang muncul tidak luput dari perhatian. Salah satu tantangan yang cukup mengemuka adalah fluktuasi harga tanah dan material bangunan yang dapat mempengaruhi biaya produksi rumah subsidi. Meskipun demikian, adanya kebijakan dari pemerintah daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang gratis diharapkan dapat meringankan beban pengembang sehingga harga rumah subsidi tetap stabil.

Dukungan pemerintah terhadap pengembang melalui insentif dan kemudahan perizinan ini menjadi angin segar bagi pasar perumahan subsidi. Di sisi lain, para pengembang harus memastikan kualitas pembangunan dan ketepatan waktu penyelesaian proyek, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Sebagai penutup, Turmono optimis bahwa peningkatan target KPR subsidi ini akan tercapai. “Kami percaya dengan langkah strategis yang kami tempuh, target ini dapat tercapai. Kerjasama dengan berbagai pihak sangat krusial dalam upaya ini,” tegas Turmono.

Kenaikan target penyaluran KPR subsidi di Malang adalah cerminan dari respon positif perbankan dan pengembang terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak dan terjangkau. Semoga upaya bersama ini dapat semakin memeratakan akses hunian bagi seluruh kalangan, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia. Dengan perencanaan dan implementasi strategi yang matang, harapan untuk mewujudkan hunian layak bagi semua dapat terwujud dalam waktu dekat.