PALU — Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi publik bagi masyarakat, Pemerintah Kota Palu mengambil langkah strategis dengan memperpendek jarak antar halte bus. Keputusan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat serta meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto, menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah salah satu langkah nyata pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi publik yang efisien dan terjangkau. “Kebijakan ini untuk memperpendek jarak halte satu dengan halte lainnya agar akses masyarakat Kota Palu lebih mudah," ungkap Trisno Yunianto pada Selasa, 21 Januari 2025.

Saat ini, jarak antar halte bus di Kota Palu sekitar 2 kilometer, namun dengan kebijakan baru ini, jaraknya akan dipangkas menjadi sekitar 300 hingga 500 meter. Kebijakan ini diiringi dengan pembangunan 110 halte baru yang diharapkan selesai dan mulai beroperasi pada bulan Februari mendatang. Pemerintah Kota Palu juga tengah mempersiapkan pemasangan rambu-rambu dan fasilitas halte baru tersebut.

Dalam rangka mendukung kebijakan ini, Kepala Dinas Perhubungan juga menambahkan bahwa sistem pembayaran tarif bus akan semakin disederhanakan. Masyarakat hanya perlu membayar satu kali untuk menuju destinasi mereka, meskipun bus berhenti di beberapa titik untuk mengambil penumpang. Tarif yang ditetapkan adalah Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 untuk pelajar.

"Tarif hanya sekali bayar, meski bus berhenti di sejumlah titik pemberhentian untuk mengambil penumpang, kalau belum tiba di tempat tujuan maka tarifnya belum berlaku," jelas Trisno Yunianto. Sistem pembayaran ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dan memberikan nilai lebih bagi pengguna transportasi umum dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi.

Kebijakan pemerintah ini adalah respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang lebih efisien dan memadai. Dengan memperpendek jarak antar halte, diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat kota, tempat kerja, dan pusat pendidikan dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Palu dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Pemerintah Kota Palu optimis bahwa perubahan positif ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Palu secara keseluruhan.

Seiring dengan upaya Pemerintah Kota Palu untuk memodernisasi sistem transportasi publik, ada juga dorongan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat menggunakan transportasi umum. Hal ini termasuk pengurangan emisi karbon dan adanya potensi penghematan ekonomi bagi masyarakat.

Trisno Yunianto menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak agar kebijakan ini bisa berjalan sukses. Masyarakat diharapkan dapat menyambut baik perubahan ini dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya.

"Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk suksesnya kebijakan ini. Kita semua harus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik," tambah Trisno.

Perubahan ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Pemerintah Kota Palu untuk membangun sistem transportasi umum yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Dengan adanya jaringan halte bus yang lebih rapat, diharapkan transportasi publik menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Langkah-langkah inovatif dari Pemerintah Kota Palu ini menempatkan kota tersebut sebagai salah satu contoh bagi kota lain di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas transportasi publik. Ke depan, pemerintah berencana terus memantau dan menyesuaikan kebijakan ini sesuai dengan feedback dari masyarakat guna mencapai hasil yang maksimal.