Dalam upaya memperkuat implementasi program sosial dan perumahan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Ipul, melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Fahri Hamzah. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, dan menjadi langkah penting dalam menyelaraskan data dan program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan ini membahas penyatuan data dan integrasi program antara kedua kementerian. Tujuannya adalah untuk membentuk sistem terpadu yang memastikan semua program berbasis data yang valid, integratif, dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menerapkan data tunggal yang valid dan saling memperkuat intervensi di lapangan.

Dalam pemaparan yang disampaikan Mensos Saifullah Yusuf, upaya ini adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk bekerja dengan data yang terkoordinasi dengan baik. "Alhamdulillah, pagi ini saya, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan para Dirjen dapat berdiskusi dengan Pak Fahri, Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman. Kami membahas dua poin utama, yakni integrasi program dan penyatuan data. Sesuai arahan Presiden, semua langkah harus dimulai dengan data yang sama," ungkap Mensos Saifullah Yusuf.

Data menjadi salah satu elemen penting dalam penerapan program pemerintah, terutama dalam memastikan bantuan dan program tepat sasaran. Pemutakhiran data sendiri akan dilakukan melalui dua pendekatan utama: jalur formal dan partisipasi masyarakat.

Pendekatan formal akan dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional. Langkah ini dilaksanakan untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mensos Saifullah Yusuf menekankan pentingnya proses ini dalam memastikan keakuratan data.

Selain pendekatan formal, jalur partisipasi juga merupakan elemen kunci dalam pemutakhiran data. Masjid langkah ini memungkinkan masyarakat memberi umpan balik, seperti menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan. Melalui dua pendekatan ini, diharapkan dapat terbangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang mencakup segala aspek komposisi masyarakat Indonesia.

Data ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kebijakan sosial, tetapi juga akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor perumahan. Menurut Mensos Saifullah Yusuf, data yang terintegrasi diharapkan dapat mendukung semua intervensi sosial dan perumahan yang akan dilangsungkan ke depan. "Data ini sangat penting, karena menyangkut berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap hunian layak. Kami juga akan mengintegrasikan data perumahan dari Kemensos ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang akan dimulai diterapkan pada Maret," tambah Mensos Saifullah Yusuf.

Wakil Menteri KemenPKP Fahri Hamzah juga menambahkan bahwa kolaborasi antar-kementerian ini sangat diperlukan untuk memastikan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. "Kami ingin memastikan bahwa program perumahan yang kami jalankan tidak hanya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga bersinergi dengan aspek sosial lainnya. Kolaborasi ini akan melibatkan data yang akurat dan regulasi yang mendukung implementasi di lapangan," jelas Fahri Hamzah.

Dengan adanya integrasi data dan program ini, diharapkan berbagai program bantuan sosial dan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat lebih efektif serta berdaya guna. Mensos Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri KemenPKP Fahri Hamzah optimis bahwa dengan data yang terkoordinasi dan upaya kolaborasi yang terstruktur, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Kehadiran data mutakhir yang valid menjadi kunci utama dalam langkah besar ini, membuka jalan bagi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era saat ini.