Pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadapi sejumlah tantangan penting dalam upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan penyelesaian backlog perumahan di berbagai daerah. Fokus ini menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB 2, H. Abdul Hadi, mengemukakan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik di kedua kementerian tersebut dapat segera bekerja keras. "Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik di Kementerian PU dan Kementerian PKP. Semoga mereka dapat bekerja dengan profesional, penuh tanggung jawab, dan berkolaborasi dengan Komisi V DPR RI demi kepentingan masyarakat," ujar Abdul Hadi.

Pembangunan infrastruktur yang cepat dan tepat waktu menjadi krusial, mengingat kedua kementerian ini adalah tulang punggung dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Tantangan ini harus dijawab dengan sinergi yang kuat antar instansi terkait dan DPR RI, agar target pembangunan segera terealisasi.

Selain percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional dan backlog perumahan, Kementerian PU dan Kementerian PKP juga harus memberikan perhatian khusus pada beberapa isu penting lainnya. Salah satunya adalah percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan berbagai daerah, penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga menjadi prioritas.

Abdul Hadi menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara kementerian dan DPR RI untuk mengatasi kendala di lapangan. "Kolaborasi yang kuat antara kementerian dan DPR RI sangat diperlukan untuk mengatasi kendala di lapangan dan memastikan program berjalan sesuai target," tambah politisi PKS asal Lombok ini.

Pelantikan pejabat baru di Kementerian PU, yang dilakukan oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, dan di Kementerian PKP oleh Menteri Maruarar Sirait (Ara), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat kinerja di sektor infrastruktur dan perumahan. Dengan demikian, diharapkan setiap program dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tepat waktu.

Di tingkat daerah, Provinsi NTB menjadi salah satu wilayah yang harus mendapat perhatian khusus terkait masalah perumahan yang layak huni. Berdasarkan data terkini, masih ada sekitar 30,18 persen rumah di NTB yang tidak layak huni, setara dengan 498.000 unit rumah. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mempercepat penanganan isu perumahan di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Perkim NTB, Sadimin, mencatat bahwa di tahun 2023, backlog atau kekurangan rumah di NTB masih tersisa 7,6 persen, atau sekitar 121.782 unit. "Backlog ini akan terus diintervensi melalui sejumlah program pemerintah," ujar Sadimin. Data ini menyoroti pentingnya program perumahan yang lebih agresif dan tepat sasaran guna menurunkan angka backlog.

Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan penyelesaian backlog perumahan tidak hanya sekadar pekerjaan rumah bagi kedua kementerian, tetapi juga tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi, diharapkan target-target pembangunan dapat segera dicapai, yang nantinya berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.