JAKARTA - Indonesia kini berada di ambang transformasi energi besar-besaran yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi nasional secara fundamental. Melalui program ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total mencapai 100 gigawatt (GW), pemerintah tidak hanya sekadar mengejar target pengurangan emisi, melainkan sedang membangun fondasi bagi ketahanan energi masa depan. Namun, ambisi besar ini tentu menuntut modal yang tidak sedikit. Diperkirakan, dana segar sebesar USD100 miliar atau setara dengan Rp1.700 triliun menjadi syarat mutlak agar mimpi energi bersih ini dapat terealisasi sepenuhnya.

Angka fantastis tersebut menjadi pemantik diskusi hangat di kalangan pakar ekonomi dan energi. Mengingat besarnya nilai investasi yang dibutuhkan, ketergantungan pada dana negara dianggap bukan lagi pilihan yang bijak. Sebaliknya, Indonesia memerlukan terobosan dalam skema pembiayaan yang mampu menjaring minat investor swasta, baik domestik maupun mancanegara, serta memanfaatkan berbagai sumber pendanaan alternatif yang tersedia di pasar global.

Urgensi Mobilisasi Dana di Luar Anggaran Negara

Menanggapi tantangan permodalan ini, Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, memberikan pandangan strategisnya. Menurut Tiza, kunci keberhasilan proyek 100 GW ini terletak pada kemampuan pemerintah untuk memobilisasi dana yang bersumber dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran sektor swasta dan keterlibatan lembaga keuangan internasional menjadi sangat krusial dalam menutup celah pendanaan yang ada.

“Kita membutuhkan mobilisasi pendanaan tambahan di luar APBN. Angka Rp1.700 triliun itu dapat dipandang sebagai investasi untuk mendukung produktivitas nasional,” ujar Tiza saat memberikan pernyataan dalam acara publikasi draf rekomendasi kebijakan untuk mendukung rencana pembangunan PLTS 100 gigawatt di Post Kantoor, Jakarta, pada Jumat, 20 Februari 2026.

Pernyataan ini menegaskan bahwa dana triliunan rupiah tersebut jangan hanya dilihat sebagai biaya yang membebani, melainkan sebagai aset produktif yang akan memberikan imbal hasil jangka panjang bagi kedaulatan ekonomi bangsa. Dengan infrastruktur energi yang kuat, produktivitas industri nasional diharapkan akan meningkat seiring dengan tersedianya pasokan listrik yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Mitigasi Risiko untuk Memperkuat Keyakinan Perbankan

Meskipun potensi investasinya sangat menggiurkan, jalan menuju implementasi PLTS 100 GW masih terhambat oleh kekhawatiran sektor perbankan. Selama ini, lembaga keuangan cenderung bersikap sangat hati-hati dalam mengucurkan kredit untuk proyek-proyek energi terbarukan, terutama bagi proyek-proyek yang memiliki skala kecil atau menengah. Risiko ketidakpastian pengembalian modal dan regulasi yang masih dinamis menjadi alasan utama keraguan tersebut.

Untuk mengatasi hambatan ini, Tiza Mafira menekankan perlunya instrumen mitigasi risiko yang mumpuni. Pemerintah harus hadir menciptakan ekosistem yang memberikan jaminan keamanan bagi perbankan. Dengan adanya payung hukum dan skema mitigasi yang jelas, lembaga keuangan diharapkan lebih berani dan yakin dalam menyalurkan pembiayaan hijau mereka ke sektor tenaga surya.

Selain perlindungan risiko, inovasi di bidang fiskal juga terus didorong. Beberapa langkah yang disarankan para pakar mencakup optimalisasi pemanfaatan pajak karbon. Pendapatan dari pajak karbon ini nantinya dapat diputar kembali untuk mendanai proyek-proyek transisi energi. Selain itu, kebijakan pengalihan sebagian subsidi energi fosil ke arah energi terbarukan dipandang sebagai langkah berani yang dapat mempercepat ketersediaan modal bagi transisi energi di tanah air.

Impak Ekonomi: Pertumbuhan 6 Persen dan Kesejahteraan Nasional

Ambisi mencapai 100 GW PLTS bukan sekadar urusan teknis pemasangan panel surya di berbagai penjuru nusantara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memetakan dampak ekonomi luas dari pergeseran menuju energi hijau ini. Berdasarkan proyeksi Bappenas, transisi energi yang masif berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara rata-rata di angka 6 persen per tahun hingga menjelang tahun 2045.

Angka pertumbuhan ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional saat ini. Hal ini membuktikan bahwa investasi Rp1.700 triliun di sektor PLTS akan bertindak sebagai mesin pertumbuhan baru. Sektor ini akan membuka ribuan lapangan kerja baru, mulai dari tahap konstruksi, manufaktur panel surya, hingga teknisi pemeliharaan di berbagai wilayah Indonesia.

Peningkatan Daya Saing di Pasar Global

Lebih jauh lagi, program PLTS 100 GW diposisikan sebagai alat untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional. Di tengah tren global yang semakin menuntut produk-produk rendah karbon, keberhasilan Indonesia menyediakan energi bersih akan menjadi nilai tambah bagi industri manufaktur di dalam negeri. Produk ekspor Indonesia yang diproduksi menggunakan energi terbarukan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan terhindar dari hambatan dagang terkait isu lingkungan di pasar Eropa maupun Amerika.

Program ini dinilai tidak hanya akan memperluas infrastruktur energi bersih, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menciptakan berbagai peluang pertumbuhan baru di sektor-sektor turunan. Dengan sinergi yang tepat antara regulasi pemerintah, kepercayaan sektor swasta, dan dukungan lembaga keuangan, investasi raksasa Rp1.700 triliun ini akan menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara.

Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, proyek 100 GW PLTS ini adalah ujian sekaligus peluang bagi Indonesia. Jika pembiayaan strategis dapat dikelola dengan transparan dan inovatif, maka kedaulatan energi yang mandiri bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang akan dirasakan manfaatnya oleh generasi mendatang. Fokus utama kini berada pada bagaimana meramu kebijakan yang ramah investor tanpa mengesampingkan kepentingan nasional untuk mencapai target nol emisi tepat waktu.