Dalam upayanya mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mempertimbangkan perubahan signifikan dalam skema Pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini diambil untuk memastikan semakin banyak rakyat bisa memiliki hunian layak meskipun terdapat keterbatasan anggaran pemerintah.

Skema baru yang diusulkan kali ini adalah perubahan komposisi pendanaan menjadi 50% ditanggung oleh pemerintah dan 50% melalui likuiditas perbankan. Dalam skema sebelumnya, perbankan hanya menanggung 25% dari pendanaan FLPP, sehingga perubahan ini diharapkan dapat meningkatan jumlah unit rumah subsidi yang dibangun.

Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah memberikan instruksi kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) untuk mempersiapkan simulasi dan perhitungan detil terkait perubahan proporsi KPR dengan skema FLPP yang baru, yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2025.

Menanggapi inisiatif ini, Budi Permana, Subsidized Mortgage Division Head Bank BTN, mengungkapkan bahwa saat ini perubahan skema pendanaan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta BP Tapera. "Kami juga menerima masukan dari BPKP agar pelaksanaan program ini nantinya berjalan dengan lancar. Kami berharap pembahasan ini bisa segera diselesaikan," ujarnya.

Skema pendanaan 50:50 ini diharapkan dapat tetap mendukung kinerja keuangan Bank yang berperan sebagai penyalur KPR serta memastikan kredit tersebut tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Dengan perubahan porsi ini, kita optimis jumlah unit rumah yang dapat direalisasikan bisa jauh lebih besar," tambah Budi.

Bank BTN, bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, telah menyiapkan beberapa alternatif simulasi termasuk dengan melibatkan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk memperkuat likuiditas bank penyalur dalam rangka memastikan skema baru ini memberikan keuntungan yang setara dengan skema sebelumnya untuk semua pihak yang terlibat.

Perubahan kebijakan ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan. "Skema FLPP yang baru adalah bentuk komitmen kita bersama untuk merealisasikan angka pembangunan rumah yang lebih maksimal dan inklusif terhadap masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap Maruarar Sirait.

Program 3 juta rumah ini diharapkan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan tempat tinggal tetapi juga sebagai upaya untuk mendongkrak permintaan KPR di Indonesia. Dengan banyaknya masyarakat yang dapat mengakses rumah bersubsidi, industri konstruksi diharapkan akan mendapatkan efek positif berupa peningkatan permintaan, yang kemudian akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlepas dari kompleksitas tantangan dalam pembiayaan perumahan, inovasi skema pendanaan ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah dan industri perbankan dalam mengatasi kendala klasik perumahan rakyat, yakni keterbatasan akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.

Dengan kebijakan baru ini, diharapkan warga negara Indonesia, terutama mereka yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah, bisa semakin optimis akan kemungkinan untuk memiliki rumah sendiri. Pembahasan serius dan kolaborasi yang baik di antara pihak-pihak terkait menjadi kunci sukses implementasi program ini di masa depan.

Seiring dengan proses penyusunan kebijakan, masyarakat diharapkan terus mengikuti perkembangan informasi ini agar dapat memanfaatkan peluang yang ada ketika skema baru telah diimplementasikan. Pemerintah dan bank penyalur pun didorong untuk menyediakan informasi yang transparan dan komprehensif agar seluruh lapisan masyarakat dapat bersiap menyambut perubahan ini dengan baik.