Pemerintah Kota Mataram tengah bersiap menghadirkan solusi transportasi publik yang lebih efektif melalui penerapan skema berbagi anggaran dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Upaya ini dilakukan untuk menyusun trayek transportasi publik yang lebih efisien di pusat kota, demi mengatasi masalah lalu lintas serta meningkatkan mobilitas masyarakat.

Pada pertemuan yang berlangsung Rabu, 15 Januari 2025, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Zulkarwin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB terkait rencana ini. "Penyediaan transportasi publik sebenarnya telah ada pembahasan bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTB," ujarnya. Fokus dari pembahasan ini adalah untuk menetapkan jalur-jalur trayek yang nantinya akan dilayani oleh angkutan publik, terutama di kawasan-kawasan yang menjadi pusat pendidikan dan pusat perbelanjaan. Hal ini untuk menekan kemacetan yang sering terjadi di area tersebut.

Pemerintah Kota Mataram mengedepankan pendekatan berbagi anggaran dalam proyek penyediaan transportasi publik ini. Namun, Zulkarwin menjelaskan bahwa pola pembiayaan ini masih dalam tahap awal dan belum dibahas secara rinci dengan Pemerintah Provinsi NTB. "Skema yang akan disiapkan adalah sharing pembiayaan. Pola ini belum dibahas dengan Pemprov NTB, sehingga belum bisa disimpulkan lebih jauh untuk pembiayaannya," jelasnya.

Rencana ini akan memperkenalkan bus medium sebagai moda transportasi publik pilihan. Jenis kendaraan ini dianggap lebih fleksibel dan sesuai untuk kebutuhan transportasi di kota Mataram. Sebelumnya, pemerintah telah mencoba untuk menyediakan layanan angkutan publik melalui skema pembelian jasa di Perum Damri, namun program tersebut belum dapat berjalan maksimal. Mengenai hal ini, Zulkarwin menyatakan, "Saya tidak mengetahui secara pasti apa kendalanya karena saya belum masuk ke sana."

Salah satu tantangan yang diantisipasi dalam implementasi proyek ini adalah mempertahankan eksistensi angkutan kota tradisional, seperti bemo kuning. Dalam perencanaan, bemo kuning akan dialihfungsikan sebagai kendaraan pengumpan atau feeder, yang berfungsi untuk mengakomodir penumpang dari kompleks perumahan dan mengantarkannya ke titik-titik jemput utama. Dengan demikian, diharapkan integrasi antara transportasi publik yang baru dan bemo kuning bisa berjalan harmonis.

Di sisi lain, sarana halte bus yang ada juga sedang dipetakan kondisinya. Banyak halte yang saat ini sudah tidak layak pakai, sebagian di antaranya telah diperbaiki dengan pengecatan ulang. Namun, untuk efisiensi dan uji coba respons masyarakat terhadap transportasi publik ini, titik pemberhentian bus sementara akan ditandai dengan rambu bus stop. Zulkarwin menjelaskan, "Halte yang dibangun sebelumnya tipe tinggi, sehingga kita akan coba buat berupa rambu stop bus saja."

Dalam pelaksanaan proyek ini, Zulkarwin menekankan pentingnya perencanaan yang matang terkait jumlah bus yang akan dioperasikan, jadwal keberangkatan, serta aspek operasional lainnya. "Penyediaan transportasi publik diharapkan bisa terealisasi, tetapi perlu juga dirancang jumlah bus yang melayani, jadwal pemberangkatan, dan lain sebagainya," katanya menandaskan.

Dengan adanya langkah proaktif ini, diharapkan transportasi publik di Kota Mataram dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, baik dalam mengurai kemacetan maupun meningkatkan efisiensi perjalanan. Pemerintah Kota Mataram berharap bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, permasalahan transportasi ini dapat terpecahkan, dan mobilitas warga kota menjadi lebih mudah dan nyaman.